Tanah airku aman dan makmur
Tanah airku Indonesia, Negeri elok amat kucinta, Tanah tumpah darahku yang mulia, Yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau kelapa yang amat subur, Pulau melati pujaan bangsa, Sejak dulu kala.
Bp. Ismail Marzuki, pencipta lagu berjudul Rayuan Pulai Kelapa, tentunya menciptakan lagu tersebut pada saat kondisi bangsa indonesia dalam keadaan aman dan makmur. Namun kalo kita melantunkan lagu itu saat ini sungguh berbeda dengan gambaran lagu itu. Coba tengok berita sbb:Masih ingat kelaparan di Kabupaten Yahukimo Papua Barat yang telah menewaskan 154 orang, yang saat itu sempat dibantah pemerintah bahwa mereka bukan meninggal karena lapar namun karena sakit dan cuaca.
Sekarang di makasar ada seorang ibu hamil dari keluarga tidak mampu meninggal gara-gara dehidrasi dan kelaparan, dikatakan karena terkena diare, dsb. Untuk membeli beras saja tidak bisa apalagi lauk nya. Menurut beberapa media berita ditulis. Keluarga itu miskin, Istri yang hamil masih bekerja pada orang untuk mencuci dan setrika hasilnya cuman cuukp beli beras 5kg dalam sebulan. Suaminya saja seorang becak’er, sehari dapat Rp. 10.000 ,buat beli rokok SISANYA dikasih istrinya untuk makan. “Loh kok bisa ya? roko duluan baru keluarga?” lah kenyataanya memang begitu.
MAKASSAR
- Kasus kematian akibat kelaparan alias tidak makan dalam kurun waktu
tertentu, sangat boleh jadi akan terus terjadi di kota ini. Itu jika menilik pada populasi warga miskin yang jumlahnya tergolong cukup besar; 68.477 Kepala Keluarga atau 342.385 jiwa.
Atau setara dengan 22,825 persen persen dari total warga kota yang
diperkirakan mencapai 1,5 juta jiwa, berdasarkan penyaluran jatah beras
untuk rakyat miskin (Raskin) yang dimiliki Divre Bulog Makassar.
Kemudian muncuk demo dan aksi teatrikal dimana-mana yang hampir terjadi setiap hari. Ada korban dulu baru diteliti, ada kematian baru demo, dll.
Dalam sebuah pertunjukan wayang di TV, si dalang mengatakan: “Pemerintah Bangsa ini kan lagi belajar, contoh belajar makan, belajar membelanjakan duit, belajar membuat undang-undang. Nah selama itu duitnya baru dipakai untuk mendidik pemerintah agar pandai dan sebagai rakyat harap maklum untuk menunggu, kalo pemerintah sudah pintar baru rakyatnya dapat jatah makan yang enak makmur karena duitnya sudah tidak untuk membiayai pemerintah.
Lihat saja kerakusan para pejabat pemerintah sampai BI, DPR, KPK, KPU, dan komisi-komisi laennya yang seharusnya memikirkan kesejahteraan rakyat, tetapi dengan dalih “menyejahterakan rakyat” justru minta gaji naek, fasilitas dan sebagainya. Pertanyaan muncul: “kapan kira-kira bisa mamur, tentram dan damai???, dan Who, What, Which, When, Why, dst ????
